Makassar – Upaya menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, juga organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput. Berangkat dari semangat tersebut, Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Sulawesi Selatan bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Sulawesi Selatan resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis memperkuat gerakan pencegahan stunting melalui peningkatan kapasitas kader perempuan.
Kerja sama ini menjadi pijakan lahirnya Gerakan KOPRI Peduli Stunting, sebuah program kolaboratif yang mengintegrasikan pelatihan penguatan pengetahuan tentang stunting dengan Program Sertifikasi Kader Posyandu. Melalui program tersebut, kader-kader KOPRI akan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi agen edukasi kesehatan di tengah masyarakat.
Stunting masih menjadi salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya ditandai oleh tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga kualitas hidup di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga anak memasuki usia dua tahun atau dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Edukasi kepada keluarga mengenai pemenuhan gizi, kesehatan reproduksi, pola asuh anak, sanitasi, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi bagian penting dalam memutus rantai stunting.
Ketua KOPRI PKC PMII Sulawesi Selatan, Wahyuni Ayu Safitri, mengatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menghadirkan gerakan kader yang mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
"Bagi kami, stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi menyangkut masa depan peradaban. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu, KOPRI merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengambil peran melalui gerakan yang terukur, berbasis ilmu pengetahuan, dan dilakukan secara kolaboratif bersama PKBI Sulawesi Selatan," ujarnya.
Menurut Wahyuni, jaringan kader KOPRI yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan merupakan modal sosial yang besar untuk membangun gerakan edukasi kesehatan berbasis masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kader perempuan memiliki kedekatan dengan keluarga dan komunitas sehingga dapat menjadi penghubung informasi mengenai pentingnya gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, hingga pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Kami ingin kader KOPRI hadir sebagai agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada ibu hamil, keluarga muda, remaja putri, maupun masyarakat secara luas. Melalui pelatihan dan sertifikasi kader Posyandu, kami berharap lahir kader perempuan yang tidak hanya memiliki kepedulian sosial, tetapi juga kompetensi dalam mendampingi masyarakat melakukan pencegahan stunting secara berkelanjutan," jelasnya.
Program sertifikasi yang akan dijalankan dirancang berbasis kompetensi dengan mengacu pada standar kader Posyandu. Materi pembelajaran mencakup kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi keluarga, kesehatan reproduksi, komunikasi perubahan perilaku, penguatan fungsi Posyandu, hingga teknik pendampingan masyarakat. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mengikuti evaluasi sebagai syarat memperoleh sertifikat kompetensi.
Sementara itu, Direktur PKBI Daerah Sulawesi Selatan menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, organisasi kepemudaan perempuan memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan edukasi kesehatan hingga tingkat keluarga.
"Kami melihat KOPRI sebagai organisasi perempuan muda yang memiliki jaringan luas, semangat pengabdian, dan potensi besar untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas kader di tingkat akar rumput sehingga edukasi mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan pencegahan stunting dapat menjangkau lebih banyak keluarga," katanya.
Ia menambahkan bahwa perubahan perilaku masyarakat akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan komunitas. Karena itu, PKBI berkomitmen memberikan dukungan berupa materi pembelajaran, pendampingan, serta penguatan kapasitas kader agar program ini mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, PKBI berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan, tetapi berkembang menjadi kemitraan jangka panjang dalam berbagai program pemberdayaan perempuan, penguatan Posyandu, perlindungan anak, pendidikan kesehatan reproduksi, hingga advokasi kebijakan yang berpihak pada kesehatan keluarga.
Melalui kesepakatan tersebut, KOPRI PKC PMII Sulawesi Selatan dan PKBI Sulawesi Selatan akan bersinergi dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kader Posyandu, kampanye pencegahan stunting, edukasi kesehatan reproduksi, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga.
Bagi KOPRI, gerakan ini selain menjadi agenda organisasi, juga menjadi bentuk pengabdian kader dalam menjawab tantangan pembangunan manusia. Kehadiran kader perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar sekaligus mendorong lahirnya keluarga yang lebih sehat dan berkualitas.
Kolaborasi antara KOPRI PKC PMII Sulawesi Selatan dan PKBI Sulawesi Selatan menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Ketika organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, dan keluarga bergerak dalam satu tujuan, peluang menghadirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin besar. (JML)