Parepare – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menegaskan peran strategisnya dalam pembangunan kader intelektual di tengah gempuran informasi tanpa batas. Melalui Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang berlangsung 25–30 Mei 2025 di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar, Parepare, sebanyak 23 peserta resmi dibaiat sebagai kader mujtahid, jenjang kaderisasi lanjutan di internal PMII.
Kegiatan ini mengusung tema "Meneguhkan Komitmen Keislaman dan Kebangsaan di Era Post-Truth", PKL kali ini tidak sekadar menjadi forum internalisasi nilai. Ia menjadi upaya serius menjawab keresahan zaman: bagaimana membumikan nilai keislaman dan kebangsaan di tengah dominasi opini subjektif, big data, dan disinformasi yang melumpuhkan nalar publik.
“Era post-truth menantang kita untuk meninjau ulang konsep kebenaran dan mekanisme mencapainya sesuai zaman. Dalam menghadapi dominasi opini berbasis AI dan erosi fakta yang disponsori kekuasaan dan big data, analisis post-truth penting untuk mengeluarkan kebenaran dari kurungan tersebut,” ujar Riecardy salah satu instruktur PKL.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan serta Kalimantan Timur. Narasumber berasal dari kalangan pemerintah daerah, akademisi, Senior PMII dan Kopri, termasuk utusan Wali Kota Parepare dan Ketua Balai Litbang Agama Makassar. Materi pelatihan menyentuh ideologi, geopolitik, keislaman progresif, hingga dinamika kebangsaan kontemporer.
Menurut Malthuf, anggota Tim Kaderisasi Nasional PB PMII, proses kaderisasi harus bisa keluar dari jebakan romantisme sejarah.
“PMII harus adaptif dalam merespons perkembangan yang serba cepat. Kita tidak bisa terus hidup dari heroisme masa lalu. Nilai keislaman dan kebangsaan tetap pilar utama, tapi proses internalisasinya harus menyesuaikan dengan tantangan zaman,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mandat sebagai kader mujtahid bukan hanya simbol kelulusan, tetapi tanggung jawab seumur hidup. “Mandat ini adalah mandat hidup. Ia membawa cita-cita kader dan kemandirian organisasi. Seorang mujtahid harus siap mengawal nilai meski di luar struktur PMII,” imbuhnya.
Ketua PKC PMII Sulsel Afdal, menyebut kegiatan ini sebagai titik balik penguatan sistem kaderisasi di Sulsel. Ia menegaskan bahwa seluruh cabang kini telah memenuhi prasyarat kaderisasi formal.
“Tidak ada lagi cabang di Sulsel yang terkendala SK, karena ketua cabangnya bukan alumni PKL. Ini capaian besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa forum PKL selama ini masih terbatas, sehingga beberapa cabang mengalami stagnasi regenerasi kepemimpinan. Karena itu, ia berharap alumni PKL dapat menjadi ujung tombak perubahan.
“Meski berada di luar struktur, alumni PKL tetap harus menjadi pengawal kaderisasi. Ilmu yang diperoleh harus diimplementasikan, bukan disimpan dalam seminar dan catatan,” tegas Afdal.
Prosesi baiat 23 kader mujtahid menjadi penutup yang mengesankan. Mereka tidak hanya lulus dari proses akademik dan ideologis, tetapi juga melewati fase reflektif yang mendalam. Pelatihan ini menjadi bukti bahwa di tengah kecemasan zaman, masih ada ruang pendidikan alternatif yang merawat nalar, iman, dan keberpihakan sosial.
PMII Sulsel menegaskan bahwa PKL ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen baru—komitmen menjaga integritas nilai dalam ruang sosial yang terus berubah. (jml)