Makassar – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kopri PKC PMII Sulsel dalam memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini disampaikan langsung dalam audiensi yang digelar antara kedua lembaga, yang berlangsung pada (25/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris TP PKK Sulsel Nur Hayati Aziz menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang kolaborasi dan siap melibatkan Kopri PMII dalam agenda-agenda strategis yang berkaitan dengan isu perempuan. Salah satunya adalah Focus Group Discussion (FGD) yang dalam waktu dekat akan digelar dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.
“Kami apresiasi hadirnya teman-teman Kopri ke TP PKK. Kami juga akan mengadakan FGD dengan semua organisasi perempuan, dan kami pastikan Kopri PMII akan kami ajak terlibat,” ungkap Nur Hayati Aziz.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Andi Khadijah, Ketua I Pokja TP PKK Sulsel. Ia menegaskan bahwa Kopri PMII akan masuk dalam daftar organisasi yang dilibatkan secara resmi dalam kegiatan FGD dan ruang-ruang advokasi bersama lainnya.
Audiensi ini menjadi wadah sinergi awal antara dua organisasi yang sama-sama memiliki perhatian pada isu perempuan dan anak. Dari pihak Kopri, pertemuan ini digunakan sebagai ruang menyampaikan program strategis mereka yang mencakup pemberdayaan, pendampingan, serta rencana pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang lebih berpihak kepada korban kekerasan dan diskriminasi.
Rohani Bundu, Sekretaris II Kopri PKC PMII Sulsel, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya membawa semangat silaturahmi, tetapi juga menawarkan kerja sama konkret dengan TP PKK untuk mewujudkan ekosistem perlindungan perempuan yang lebih kuat di Sulsel.
Sementara itu, Nur Jamilah, Sekretaris Umum Kopri PKC PMII Sulsel, menyampaikan bahwa lembaganya telah menyiapkan website pengaduan daring sebagai sarana pelaporan dan curhat aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh Sulawesi Selatan.
“Kami ingin mengisi celah yang belum dijangkau UU, khususnya dalam pendampingan korban. Karena itu, kami berencana mengusulkan Ranperda yang bisa lebih melindungi perempuan dan anak di level daerah,” jelasnya.
Dukungan dari TP PKK Sulsel ini menjadi sinyal positif bagi Kopri PMII untuk memperluas jangkauan kerja-kerja advokatifnya. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya sebatas simbolis, tetapi menjelma dalam kerja nyata yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan perempuan serta anak di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. (kpr)