Pangkep — Ketua Komisariat PMII STKIP Andi Matappa Pangkep, Sukmawati, menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (2/6/2024).
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap amanat Undang-Undang yang menjamin kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk koperasi.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi wadah yang adil dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Perempuan memiliki hak dan peran strategis dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan,” tegas Sukmawati.
Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Melalui Inpres tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat secara langsung, adil, dan merata.
Sukmawati mengingatkan bahwa seluruh tahapan pembentukan koperasi harus menjamin inklusivitas dan keterlibatan perempuan. Menurutnya, mengabaikan keterwakilan perempuan bukan hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
“Kami mendorong semua pihak, terutama kader-kader Kopri dan anggota PMII, untuk memastikan kuota perempuan terpenuhi dalam kepengurusan koperasi Merah Putih yang dibentuk oleh pemerintah desa dan kelurahan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan kontribusi perempuan dalam membangun ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Dalam kajian ekonomi pembangunan, partisipasi perempuan dalam sektor koperasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi organisasi serta memperluas dampak ekonomi kepada kelompok rentan. Studi dari International Labour Organization (ILO) menyebut bahwa koperasi yang melibatkan perempuan secara aktif cenderung memiliki tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas.
Selain itu, dalam perspektif sosiologi gender, keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan ekonomi bukan hanya soal representasi, tetapi juga soal redistribusi kekuasaan dan keadilan sosial. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi contoh konkret bahwa pembangunan ekonomi tak boleh lepas dari dimensi kesetaraan dan keberagaman.
PMII STKIP Andi Matappa Pangkep sebagai organisasi mahasiswa yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan diharapkan dapat menjadi corong dalam menerapkan prinsip keadilan gender di masyarakat. Dukungan terhadap pendirian Koperasi Merah Putih dinilai penting sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi rakyat yang inklusif. (jml)