Tak Ada yang Lebih Tabah dari WNI di Bulan Juni: Refleksi Tengah Tahun 2026

Sejak awal tahun 2026, tepatnya Januari hingga Maret, kita dihadiahi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari pemerintah melalui Kementerian ESDM. Alasannya sederhana: menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di awal tahun. Riak bahagia pun terpancar di wajah-wajah yang menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Tentu saja, potongan tarif listrik ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan meringankan pengeluaran rumah tangga. Lumayan, katanya, sebagai hadiah awal tahun.

Namun seperti banyak kebijakan lain, ada harga yang harus dibayar. Di balik diskon tersebut, pemerintah harus menggelontorkan subsidi dan kompensasi kepada PLN agar tarif dapat dipangkas. Artinya, beban APBN ikut membengkak untuk menutup selisih yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Hadiah awal tahun itu ternyata tidak benar-benar gratis.

Belum selesai sampai di situ, pada pertengahan Januari, di tengah ketegangan politik global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace yang diketahui merupakan badan internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini memunculkan berbagai pertanyaan. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus berisiko menggeser posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional.

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai penggunaan anggaran negara dan manfaat konkret yang akan diperoleh masyarakat.

Memasuki pertengahan tahun, tantangan yang dihadapi masyarakat terasa semakin kompleks. Berita demi berita yang memenuhi linimasa seakan berlomba memperbesar kecemasan publik. Terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang mungkin masih mengira semuanya baik-baik saja di bawah kendali pemerintah. Nyatanya, banyak warga justru merasa semakin dicekik oleh realitas hidup yang kian berat dan kebijakan yang tak selalu berpihak pada kebutuhan mereka.

Perhatian publik juga tertuju pada padatnya agenda kunjungan luar negeri Presiden. Setelah menghadiri berbagai agenda internasional, Presiden melanjutkan kunjungan ke Jepang pada 29–31 Maret dan Korea Selatan pada 31 Maret–1 April. Tentu, diplomasi dan kerja sama internasional merupakan bagian penting dari hubungan antarnegara. Tidak ada yang membantah itu.

Namun bayangkan saja, eh pikir saja, di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang tidak sehat, penggunaan anggaran untuk berbagai kunjungan tersebut tetap menjadi pertanyaan.

Bukankah pemerintah sedang menggaungkan efisiensi anggaran? Di tengah kemajuan teknologi saat ini, sebagian masyarakat mungkin bertanya, apakah seluruh pertemuan harus dilakukan secara langsung? Meskipun diplomasi tatap muka memiliki nilai strategis tersendiri, tetap perlu ada kalkulasi yang cermat mengenai manfaat dan dampaknya bagi rakyat. Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya foto-foto pertemuan bilateral, melainkan hasil nyata yang bisa dirasakan hingga ke bawah.

Memasuki April dan Mei, sorotan publik beralih kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah yang sejak awal menuai beragam tanggapan. Program ini bahkan dikaitkan dengan pemotongan atau penyesuaian anggaran di sektor pendidikan. Padahal, jika melihat kondisi pendidikan nasional hari ini, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius.

Belum lagi berbagai kasus dugaan keracunan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut berbagai laporan, kasus serupa terjadi di sejumlah daerah sepanjang April hingga Mei. Di Jakarta Timur, ratusan murid SD diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Di Kepulauan Anambas, ratusan siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang dibagikan. Kasus serupa juga terjadi di Cianjur, Demak, Tasikmalaya, dan beberapa wilayah lain yang tidak semuanya mendapat sorotan media secara luas.

Apakah ini yang harus dibayar dari sebuah program yang disebut bergizi dan gratis?

Tentu ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab program sebesar ini seharusnya dibangun di atas sistem pengawasan yang ketat dan standar keamanan pangan yang jelas. Jika hal-hal mendasar tersebut masih bermasalah, lalu harapan apa yang bisa disandarkan kepada pemerintah? Sejumlah kebijakan yang diluncurkan hari ini tampaknya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang berada pada kelompok paling rentan.

Pertengahan Mei kembali menghadirkan kegelisahan lain. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale yang mengangkat isu lingkungan di Papua mengalami pembubaran di sejumlah daerah. Di Ternate, kegiatan tersebut dilaporkan dibubarkan oleh aparat. Hal serupa juga terjadi di Sumbawa.

Miris, bukan?

Padahal yang ditampilkan adalah sebuah dokumenter yang berupaya menghadirkan realitas lapangan. Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap isi filmnya, pembubaran semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik di Indonesia. Tidakkah kita cemas?

Alih-alih sibuk membayangkan Indonesia Emas 2045, membuka media sosial saja kadang sudah terasa melelahkan. Setiap hari masyarakat disuguhi persoalan yang tak kunjung selesai, sementara kepercayaan terhadap institusi publik terus mengalami erosi.

Lalu tibalah Juni 2026. Rasanya, bulan ini menjadi titik akumulasi dari berbagai persoalan yang muncul sejak awal tahun.

Pada 2 Juni, publik kembali dihadapkan pada polemik di tubuh Badan Gizi Nasional. Perubahan kepemimpinan lembaga tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan kritik terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Bagi sebagian kalangan, termasuk mahasiswa, hal ini semakin memperkuat alasan untuk mempertanyakan efektivitas program tersebut. Anggaran yang seharusnya menopang kebutuhan jutaan murid dikhawatirkan justru menjadi ruang yang rawan disalahgunakan oleh segelintir elite.

Di saat yang sama, kondisi ekonomi juga tidak menunjukkan tanda-tanda yang menenangkan. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni. Mungkin benar bahwa warga desa tidak bertransaksi menggunakan dolar. Namun dampak pelemahan rupiah tidak berhenti pada mata uang semata. Harga barang, biaya produksi, hingga kebutuhan pokok ikut terdorong naik karena banyak komponen ekonomi nasional masih bergantung pada impor.

Belum lagi kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter mulai 10 Juni. Akibatnya, masyarakat kembali harus menyesuaikan pengeluaran di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Di sejumlah daerah juga muncul keluhan mengenai distribusi pasokan dan panjangnya antrean di SPBU.

Seolah belum cukup, Juni kembali menghadirkan kontroversi melalui pengesahan Undang-Undang Polri yang membuka peluang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di kementerian maupun lembaga sipil. Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai semakin kaburnya batas antara ranah sipil dan aparat negara.

Rasanya, berbagai kebijakan yang muncul belakangan ini semakin menjauh dari kebutuhan rakyat. Di tengah janji penciptaan jutaan lapangan kerja dan berbagai target pembangunan yang terus digaungkan, masyarakat justru masih bergulat dengan persoalan yang sangat mendasar: biaya hidup yang meningkat, pendidikan yang belum merata, lapangan kerja yang terbatas, serta ruang demokrasi yang dirasakan semakin sempit.

Atau jangan-jangan 19 juta lapangan pekerjaan yang menjadi program prioritas pemerintah memang disiapkan untuk mereka yang selama ini lebih dekat dengan kekuasaan? Entahlah. Yang jelas, kepercayaan publik terhadap para pemangku kebijakan terus mengalami penurunan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka yang tersisa hanyalah skeptisisme.

Akankah Indonesia emas atau semakin cemas?

Bonus demografi yang selama ini diproyeksikan sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan berarti banyak apabila tata kelola pemerintahan, transparansi kebijakan, dan kepercayaan publik terus mengalami kemunduran. Pertanyaan yang patut diajukan hari ini bukan hanya apakah Indonesia akan mencapai masa emasnya, melainkan apakah masyarakat mampu melewati masa cemas yang sedang berlangsung.